Dirut PT BIBU Akan Temui Gubernur Koster: Klarifikasi Soal Pendanaan Bandara Bali Utara

Denpasar, Bali – Rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul kekhawatiran terkait kejelasan pendanaan megaproyek senilai puluhan triliun rupiah tersebut. Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Sonny Harsono, menyatakan bahwa ia akan segera menemui Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk memberikan penjelasan resmi dan menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan skema investasi proyek bandara tersebut.

Dalam pernyataan terbarunya, Sonny menegaskan bahwa pendanaan proyek Bandara Bali Utara tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, seluruh pembiayaan akan berasal dari investor asing melalui skema kerja sama bisnis dan investasi langsung (foreign direct investment). Sejumlah investor asal Kanada dan Korea Selatan disebut telah menyatakan komitmennya secara tertulis.

“Kami ingin meluruskan bahwa tidak ada satu rupiah pun yang kami minta dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ini murni investasi swasta, dan kami memiliki semua dokumen dan bukti tertulis yang akan kami bawa langsung ke hadapan Bapak Gubernur,” ujar Sonny dalam konferensi persnya, Kamis (11/7).

Langkah ini diambil menyusul pernyataan Gubernur Koster sebelumnya yang menuntut kejelasan sumber pendanaan dan kelayakan proyek Bandara Bali Utara. Ia menyebut bahwa proyek bandara baru harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan transportasi jangka panjang dan tidak boleh membebani keuangan negara atau daerah.

Latar Belakang Polemik Proyek Bandara Bali Utara

Proyek Bandara Bali Utara sebenarnya telah diwacanakan sejak beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya tekanan jumlah penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar. Bandara Ngurah Rai, meskipun telah mengalami ekspansi, dinilai tidak lagi mampu secara optimal menampung pertumbuhan wisatawan internasional dalam jangka panjang.

Namun, proyek bandara baru di Bali Utara tak lepas dari kritik. Selain persoalan pendanaan, sejumlah pihak juga menyoroti dampak lingkungan, potensi penggusuran lahan produktif, serta distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Beberapa aktivis lingkungan dan akademisi menyuarakan bahwa pembangunan bandara seharusnya disertai dengan kajian dampak sosial-ekologis yang lebih mendalam.

Meski demikian, banyak pula yang mendukung rencana ini karena dianggap sebagai solusi pemerataan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara. Kawasan seperti Buleleng, tempat yang direncanakan menjadi lokasi bandara, memang selama ini tertinggal dari sisi infrastruktur dan kunjungan wisatawan.

Komitmen PT BIBU dan Arah Selanjutnya

Sonny menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Ia juga mengklaim bahwa desain bandara yang akan dibangun telah memperhitungkan aspek ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan teknologi energi terbarukan, sistem transportasi terintegrasi, dan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

“Kami ingin membangun bandara hijau (green airport), bukan hanya sekadar menambah bangunan fisik. Ini akan menjadi bandara kelas dunia yang tidak hanya modern, tetapi juga menghormati kearifan lokal dan budaya Bali,” ujar Sonny.

PT BIBU juga akan menyerahkan hasil studi kelayakan, masterplan, dan dokumen komitmen dari calon investor dalam pertemuan resmi dengan Gubernur Koster. Harapannya, setelah semua kejelasan diberikan, pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan berupa regulasi yang mempercepat proses perizinan dan pembebasan lahan.

Pertemuan antara Dirut PT BIBU dan Gubernur Bali akan menjadi titik krusial yang menentukan masa depan proyek Bandara Bali Utara. Di tengah harapan untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, proyek ini masih perlu membuktikan transparansi, keberlanjutan, dan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

Jika proyek ini berhasil berjalan sesuai rencana dan tanpa membebani keuangan negara, maka Bandara Bali Utara bisa menjadi simbol kemajuan infrastruktur pariwisata Indonesia yang modern, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.